Aturan Tambahan dalam Spionase, Guru Besar UKI: Definisi Ancaman Harus Jelas untuk Regulasi yang Efektif KORAN GALA – Center for Security and

Debat Aturan Intelijen di Indonesia oleh Prodi HI UKI Bersama DPR RI Undang-Undang No.17/2011 menyatakan bahwa intelijen negara bertanggung jawab untuk melakukan

Peraturan Tambahan dalam Spionase: Jaringan atau Kekuasaan AYOBANDUNG.COM – Center for Security and Foreign Affairs Universitas Kristen Indonesia (CESFAS UKI) bekerja sama

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memblokir 1.855 situs web yang melakukan kegiatan penawaran Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) ilegal. Pemblokiran dilakukan

3 Ancaman Data Pribadi Ini Harus Diwaspadai bukamata.id – Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI, Sulistyo

3 Ancaman Nyata Data Pribadi yang Harus Diwaspadai BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI Fisip UI) mengadakan seminar dengan judul “Mencari Titik Tengah

FISIP UI Menggelar Seminar untuk Menanggapi Penggunaan Spyware DEPOK—Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP

DHI FISIP UI Menggelar Diskusi tentang Isu Keamanan Nasional dan Alat Sadap yang Dianggap Melanggar HAM Laporan terbaru dari Amnesty International menyoroti

Strategi Efektif Menghadapi Penyadapan Digital Wakil Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Brigadir Jenderal I Made Astawa menyatakan bahwa kewenangan penyadapan telah diatur