Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto menekankan bahwa salah satu kunci dari negara yang bebas korupsi adalah memiliki hakim yang tidak bisa dibeli. Dia menyampaikan pernyataan tersebut saat melakukan panggilan telepon dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat menghadiri pertemuan kelompok Solidaritas Hakim Indonesia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (8 Oktober).
“Percayalah, kunci dari negara yang makmur, berfungsi dengan baik, bebas korupsi adalah memiliki hakim yang tidak bisa dibeli,” tegas Prabowo.
“Oleh karena itu, hakim harus kuat, dan kondisi mereka harus yang terbaik yang bisa kita berikan. Ini adalah komitmen saya,” lanjutnya.
Sebagai Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, Prabowo menegaskan bahwa meningkatkan kualitas hidup dan menjamin keamanan finansial bagi para hakim harus menjadi prioritas.
“Anda dapat mempelajari pidato dan catatan masa lalu saya. Saya selalu percaya bahwa standar kehidupan hakim harus ditingkatkan dan dijamin agar mereka tetap independen dan melaksanakan tugasnya sebaik mungkin,” tambah Prabowo.
Determinasi Prabowo untuk meningkatkan remunerasi hakim telah menjadi bagian yang sudah lama dari visinya untuk negara ini.
Asosiasi Hakim Indonesia baru-baru ini bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan keluhan mereka tentang kurangnya kenaikan gaji selama 12 tahun terakhir. Mereka mengungkapkan bahwa pendapatan mereka saat ini tidak mencukupi untuk mendukung keluarga mereka.
Untuk para hakim yang baru diangkat, pendapatan bersih mereka sekitar Rp 12 juta, terdiri dari gaji pokok sebesar Rp 3,5 juta dan tunjangan sebesar Rp 8,5 juta.
“Gaji kami sekarang seperti uang saku Rafathar untuk tiga hari,” kata Rangga, perwakilan dari para hakim, merujuk pada anak dari selebriti Raffi Ahmad. “Sementara itu, kami harus mendukung keluarga, anak-anak, dan orang tua kami,” tambahnya.
Rangga menekankan bahwa gaji Rp 12 juta tersebut tidak mencukupi, mengingat tingkat tanggung jawab yang dimiliki oleh para hakim. Komitmen Prabowo untuk memperbaiki situasi ini telah disambut baik oleh para hakim yang menunggu perubahan positif yang telah dijanjikan setelah dia mulai menjabat. (RR)
