Forum Perjuangan Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FPH-PGRI) melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Sampang untuk mencari kejelasan terkait status guru honorer. Dalam audiensi tersebut, Ketua FPH-PGRI, Syaiful Rohman, menjelaskan bahwa mereka memilih jalur diplomasi daripada aksi demonstrasi untuk mengetahui status R2 dan R3 guru honorer dalam seleksi PPPK. Hasil audiensi menunjukkan bahwa status R2 dan R3 bisa menuju menjadi ASN dan PPPK tetap. Selanjutnya, FPH-PGRI akan menunggu pemetaan dari instansi terkait.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfut, mengapresiasi langkah diplomasi yang diambil oleh FPH-PGRI dan menyatakan bahwa seleksi harus tetap dilakukan secara ketat untuk memastikan individu yang kompeten. Mahfut juga mengingatkan bahwa tenaga honorer harus terus meningkatkan kemampuan kerja dan kualitas sumber daya manusia mengingat kondisi APBD yang terbatas. Menurutnya, banyak kasus sebelumnya menunjukkan bahwa tenaga magang yang diangkat menjadi pegawai tetap tidak selalu menunjukkan kinerja optimal.
