Hoga Saragih: Teknologi Intelijen Mengancam Privasi Data Individu TRIBUNJABAR.ID – Teknologi intelijen saat ini tidak hanya digunakan untuk tujuan pengamanan oleh negara, namun
Legislator Menganggap Teknologi sebagai Hal Penting dalam Kegiatan Intelijen
Legislator: Teknologi Penting dalam Intelijen Anggota Komisi 1 DPR RI, Mayor Jenderal TNI (Purn) Tubagus (TB) Hasanuddin menjelaskan tentang UU No 17
TB Hasanudin Menegaskan Pentingnya Penyadapan dalam Mengungkap Kejahatan
TB Hasanudin: Penyadapan Penting untuk Ungkap Kriminalitas bukamata.id – Anggota Komisi I DPR RI, Mayor Jenderal TNI (Purn.) TB Hasanuddin berbicara mengenai
Ketua Program Studi Hubungan Internasional (HI) UKI Menekankan Pentingnya Regulasi Spionase yang Jelas dan Tegas
Ketua Prodi HI UKI: Regulasi Spionase Harus Tegas Regulasi terkait spionase perlu diatur secara detail oleh negara. Hal ini disampaikan oleh Ketua
Kedudukan Intelijen di Indonesia Masih Belum Jelas antara TNI dan Polri
Intelijen di Indonesia antara TNI dan Polri Masih dalam Keadaan Yang Belum Jelas Bandung, IDN Times – Direktur Riset ISI (Indo-Pacific Strategic
Pentingnya Pengaturan Regulasi dalam Menangani Kegiatan Spionase di Indonesia
Pentingnya Regulasi Kegiatan Spionase di Indonesia jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG – Direktur Center for Social Justice and Global Responsibility (CSJGR) Universitas Kristen Indonesia
Pentingnya Mendefinisikan Ancaman dalam Spionase untuk Membuat Regulasi yang Efektif, Menurut Guru Besar UKI
Aturan Tambahan dalam Spionase, Guru Besar UKI: Definisi Ancaman Harus Jelas untuk Regulasi yang Efektif KORAN GALA – Center for Security and
Diskusi Antara Prodi HI UKI dan DPR RI Mengenai Regulasi Intelijen di Indonesia
Debat Aturan Intelijen di Indonesia oleh Prodi HI UKI Bersama DPR RI Undang-Undang No.17/2011 menyatakan bahwa intelijen negara bertanggung jawab untuk melakukan
Tata Tertib Tambahan dalam Spionase: Persaingan atau Kekuatan, Suatu Pembahasan
Peraturan Tambahan dalam Spionase: Jaringan atau Kekuasaan AYOBANDUNG.COM – Center for Security and Foreign Affairs Universitas Kristen Indonesia (CESFAS UKI) bekerja sama
Bappebti Memblokir Situs Perdagangan Berjangka Komoditi yang Melanggar Hukum
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memblokir 1.855 situs web yang melakukan kegiatan penawaran Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) ilegal. Pemblokiran dilakukan