Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan pertama Kabinet “Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Rabu (23/10). Selama pertemuan tersebut, Prabowo menjelaskan alasan di balik pembentukan Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Menurut Prabowo, badan ini didirikan untuk memastikan bahwa tantangan yang ada dapat segera ditangani.
“Bukan karena saya ingin ikut campur dalam pekerjaan kementerian-kementerian — tidak. Saya ingin membantu. Di mana pun ada hambatan, di mana pun ada kesulitan, kita harus segera menanganinya. Mari jujur, birokrasi kita terkenal rumit dan lambat,” ujar Prabowo.
Dia juga menjelaskan bahwa Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan akan bertugas untuk meneliti dan memantau semua program perlindungan sosial dan distribusi bantuan untuk memastikan mereka efektif mencapai segmen masyarakat yang paling membutuhkan.
“Badan ini akan meneliti dan melacak semua program perlindungan sosial dan bantuan untuk memastikan bahwa mereka ditujukan dengan tepat kepada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan bantuan,” tambah Prabowo.
Prabowo telah menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai kepala Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Dalam wawancara sebelumnya dengan wartawan di Istana Merdeka, Budiman mengungkapkan bahwa Prabowo telah memberinya mandat untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia sebanyak mungkin selama periode 2024–2029.
“Semua masalah terkait kemiskinan harus dikurangi secara drastis dalam lima tahun ke depan, dan itu adalah tanggung jawab dari badan yang kami pimpin,” kata Budiman pada hari Selasa (22/10).
Budiman menjelaskan bahwa badan ini akan mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan di beberapa kementerian, termasuk Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan.
Dengan koordinasi ini, Budiman percaya bahwa mereka akan mendapatkan data yang valid, objektif, dan dinamis untuk memandu upaya mereka.
