Transisi energi dan pengurangan gas rumah kaca sangat penting karena menyangkut keberlangsungan umat manusia di bumi.
Jika kita tidak mengurangi emisi dengan segera, suhu rata-rata bumi akan terus meningkat dan bumi bisa menjadi tidak dapat dihuni manusia karena kekeringan, kenaikan air laut, dan cuaca ekstrim.
Oleh karena itu, “greenflation” atau inflasi yang dipicu oleh kebijakan hijau adalah topik yang sangat penting untuk dipelajari oleh pemimpin kita.
Kita ingin hidup hijau, tapi dengan biaya apa, siapa yang membayar, dan dengan biaya berapa? Berapa tambahan biayanya, siapa yang membayar, dan bagaimana dampaknya?
Kita bisa meniru Shanghai. Pajak nomor kendaraan non-listrik sampai Rp. 300 juta.
Sekarang hampir 100% motor, 100% bus, dan 50% mobil di Shanghai listrik. Langit Shanghai menjadi biru dan kota menjadi sunyi.
Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia bisa dibebani pajak pendaftaran nomor registrasi kendaraan bermotor (NKRB) sebesar ini demi percepatan elektrifikasi?
Kita bisa meniru negara-negara Eropa. Kisaran harga listrik di sana € 28 per 100 kWh, atau Rp. 4.760 per kWh.
Sekarang banyak negara Eropa yang mayoritas listriknya berasal dari energi terbarukan.
Sementara kita masih mengandalkan listrik dari batu bara yang lebih murah. Kisaran harga listrik di Indonesia Rp. 1.400 per kWh.
Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia bisa dibebani harga listrik 3x lipat demi percepatan transisi energi?
Faktanya, jika kita tidak melakukan transisi energi dan hidup secara hijau, maka keberlangsungan kehidupan di muka bumi terancam.
Namun juga fakta bahwa sebagian besar rakyat Indonesia belum mampu menanggung inflasi/biaya tambahan akibat kebijakan hijau.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih pemimpin yang mempelajari dan tidak meremehkan topik ini.
Sumber: https://prabowosubianto.com/memahami-greenflation-topik-penting-yang-dipelajari-gibran-namun-disepelekan-mahfud/
