Ahli pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, berpendapat bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dengan skema subsidi langsung atau penyerahan dana langsung kepada petani lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi.
“Pengalihan subsidi pupuk yang saat ini mengalirkan uang subsidi ke produsen pupuk, seharusnya dialihkan menjadi uang tunai langsung ke petani. Perlu ada perubahan radikal terkait subsidi pupuk,” kata Dwi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat (5/1/2023).
Menurutnya, dengan skema tersebut, para produsen pupuk akan memberikan pelayanan terbaik kepada petani, sebagai pemegang dana, untuk menyediakan pupuk dan memenuhi kebutuhan produksi mereka.
Dwi menjelaskan bahwa penyaluran pupuk subsidi dengan skema subsidi input di mana petani mendapatkan pupuk subsidi dari produsen, rentan terhadap penyaluran yang tidak tepat sasaran serta penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Semua masalah tersebut dapat diselesaikan dengan direct payment, yaitu uang yang langsung ditransfer ke petani.
Dalam hal dampak program penyaluran pupuk subsidi terhadap produktivitas petani, Dwi menilai tidak ada korelasi positif antara peningkatan alokasi pupuk subsidi dengan jumlah hasil produksi petani.
Menurutnya, langkah terpenting untuk meningkatkan produktivitas petani adalah dengan menjaga harga gabah kering panen (GKP) di tingkat usaha tani. Salah satunya adalah dengan menghentikan impor beras yang berpotensi membuat harga GKP menjadi turun.
Dwi memperkirakan produksi pada tahun 2024 akan meningkat 3-5 persen karena saat ini harga GKP di tingkat usaha tani mengalami peningkatan dan kondisi iklim yang kembali normal pasca El Nino atau kemarau ekstrem.
Namun, Dwi menekankan bahwa perkiraan tersebut dapat terwujud selama pemerintah dapat menjaga harga gabah kering panen di tingkat usaha tani.
