Forum Mahasiswa Sampang menggelar demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang untuk menyoroti kasus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diduga menjadi praktik pungutan liar oleh oknum perangkat desa. Ketua Formasa, Imam Baidawi, menyampaikan bahwa dugaan pungli dalam pelaksanaan program PTSL sejak 2018 hingga 2025 belum mendapatkan tindakan tegas dari pemerintah untuk melakukan pengawasan. Formasa menuntut DPRD Sampang untuk menerbitkan aturan pembebasan biaya PTSL sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Menyikapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, menyatakan siap mengambil langkah terkait laporan masyarakat terkait dugaan pungli PTSL. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa penegakan hukum atas dugaan pungli PTSL merupakan kewenangan pihak kepolisian dan ATR/BPN, bukan kewenangan DPRD.
Tuntutan Penindakan Pungli PTSL di DPRD Sampang: Demo Formasa
