Ramainya perhatian pada perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto hingga kini menjadi bahan diskusi masyarakat. Publik memantau kunjungan resmi, keterlibatan pada forum internasional, sampai pertemuan dengan para pemimpin negara yang kerap menghiasi pemberitaan.
Respons masyarakat pun beragam. Di ruang digital, tidak sedikit muncul kritik: “Mengapa presiden sering ke luar negeri?” atau “Apa manfaat nyata dari kunjungan tersebut?” Keraguan ini bisa dimengerti. Hasil diplomasi tidak selalu langsung dirasakan, berbeda dengan kebijakan pembangunan yang efeknya tampak jelas.
Faktanya, justru di tengah perubahan geopolitik dan situasi internasional yang penuh ketidakpastian, diplomasi menjadi garda terdepan untuk menjaga eksistensi dan kepentingan nasional Indonesia.
Sejak awal masa jabatan, Presiden Prabowo telah melakukan sederet perjalanan luar negeri. Intensitas kunjungan ini merupakan refleksi ambisi Indonesia untuk aktif bereaksi dan beradaptasi di arena internasional yang kini makin kompleks.
Topik mengenai peran dan dampak diplomasi Indonesia juga hangat diperdebatkan dalam forum seperti IR Youth Talks yang digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok.
Anggy Pasaribu, jurnalis yang memoderatori diskusi tersebut, mengangkat isu jarak pemahaman antara langkah diplomasi pemerintah dengan pemaknaan masyarakat di akar rumput. Banyak masyarakat menerima informasi soal keaktifan Indonesia, namun mereka kurang mengetahui esensi dan kepentingan di balik aktivitas ini.
“Krisis dunia semakin terasa. Rivalitas antara AS dan China makin keras, konflik Rusia-Ukraina dan ketidakstabilan di Timur Tengah mengguncang perekonomian global,” ujar Anggy. Ia menambahkan, kondisi semacam ini membawa konsekuensi pada kehidupan rumah tangga warga Indonesia: mulai harga bahan bakar, akses kebutuhan pokok, hingga stabilitas pekerjaan.
Dalam forum yang sama, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menyoroti meningkatnya fragmentasi geopolitik yang membawa dampak langsung pada negara berkembang seperti Indonesia. Ia menilai, agar tetap tangguh, Indonesia harus rutin membaca dinamika dunia dan memperkuat hubungan dengan sejumlah negara.
Menurutnya, Indonesia selama ini memegang prinsip “bebas aktif”, namun kini pendekatan tersebut makin fleksibel menyesuaikan tantangan zaman. Konsep “hedging” menjadi strategi: membangun relasi ke berbagai arah tanpa terlalu berpihak.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen HI UI, menambahkan strategi baru yang lebih mengedepankan resilience-based hedging. Ini berarti fleksibilitas eksternal diimbangi ketahanan domestik, agar Indonesia tidak mudah terseret fluktuasi global.
Kehadiran Indonesia dalam event besar seperti G20, ASEAN, atau BRICS, sejatinya memiliki tujuan utama melindungi ruang gerak dan kedaulatan Indonesia di tengah pusaran kompetisi dunia yang kian ketat.
Namun, komunikasi strategi ini seringkali belum maksimal. Yang tampil di media cenderung berupa visual upacara, jadwal kunjungan, atau foto resmi belaka. Penjelasan soal tujuan mendalam di balik aksi diplomasi masih minim, sehingga masyarakat sulit memahami relevansinya.
Persoalan inti, kata Anggy, justru terletak pada aliran informasi yang terlalu berhenti di kalangan elite. Istilah dan bahasa diplomasi masih terlalu teknis, jauh dari keseharian masyarakat awam.
Padahal, di era digital, semua pesan mudah bersaing satu sama lain. Tanpa narasi yang ringkas dan komunikatif, informasi strategis tentang diplomasi rentan dikalahkan opini liar yang bersifat emosional atau viral.
Di sini, tugas pemerintah makin berat: membangun komunikasi yang tak sekadar “mengabarkan” aktivitas diplomasi, melainkan juga “mengkoneksikan” manfaat dan urgensinya secara jelas ke publik. Kementerian dan juru bicara harus bisa menerjemahkan strategi rumit dalam bahasa sederhana agar masyarakat memahami efeknya terhadap ekonomi, keamanan, hingga keseharian mereka.
Tidak cukup hanya eksis di sosial media, Indonesia juga harus membangun narasi yang edukatif dan terfokus pada substansi kebijakan. Jika komunikasi hanya reaktif atau defensif, maka yang terjadi adalah polarisasi, bukan kedewasaan pemahaman publik.
Akhirnya, tantangan diplomasi Indonesia bukan sebatas menavigasi politik global yang keras. Ujian sejatinya adalah membawa masyarakat untuk ikut mengerti, mendukung, bahkan merasa memiliki strategi diplomasi itu sendiri. Diplomasi efektif membutuhkan penerimaan masyarakat, bukan hanya pengakuan dunia luar.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
