Pimpinan DPR telah merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka juga telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang akan bertemu dengan mereka besok. Isu-isu yang dibawa oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Pertemuan hari ini menegaskan bahwa DPR akan melakukan tinjauan komprehensif, termasuk mengenai tunjangan dan transparansi institusi, sesuai dengan agenda tersebut. Pemimpin fraksi akan bersatu untuk mencapai konsensus.
DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk menghentikan fasilitas parlementer bagi anggota yang dihentikan, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset harus dijaga dari tumpang tindih dengan undang-undang lain. Setelah revisi KUHAP selesai, pembahasan RUU Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Revisi KUHAP masih menerima masukan publik, namun Komisi III diminta untuk menghormati batas waktu karena konsultasi telah luas. Harapan untuk menyelesaikan RUU KUHAP sebelum akhir sesi ini agar pembahasan RUU Pencabutan Aset dapat dilanjutkan.
Reformasi di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif. Inisiatif ini merupakan komitmen bersama untuk belajar dari masa lalu dan menjadi dasar evaluasi ke depan.
