Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan lembaga negara yang memiliki tanggung jawab penting dalam menjalankan fungsi intelijen, baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN secara khusus diatur dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagai lembaga intelijen utama negara, BIN bertugas melaksanakan fungsi penyelidikan, keamanan, dan penggalangan untuk menjaga keamanan nasional serta memberikan dukungan intelijen bagi pemerintah dalam upaya pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan berbagai ancaman yang mungkin ada.
Tugas utama BIN, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU 17/2011, meliputi penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen, menyediakan informasi intelijen kepada pemerintah, merencanakan dan melaksanakan aktivitas intelijen, memberikan rekomendasi terkait pihak asing, serta memberikan saran mengenai pengamanan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BIN memiliki beragam wewenang seperti menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang intelijen, menjalin kerja sama dengan lembaga intelijen negara lain, hingga melakukan aktivitas penyadapan dan penggalian informasi terkait ancaman terhadap keamanan nasional.
Dalam menjalankan fungsinya, BIN memiliki hubungan langsung dengan Presiden, di mana produk intelijen yang dihasilkan menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan. Meski informasi intelijen bersifat rahasia, BIN tetap memiliki kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan intelijen negara kepada Presiden. Sebagai lembaga intelijen, BIN bekerja dengan prinsip kerahasiaan, independensi, profesionalisme, dan keahlian khusus. Keberadaan dan tugas BIN didukung oleh dasar hukum yang kuat, seperti Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, serta Perpres Nomor 90 Tahun 2012 tentang BIN yang telah diubah dengan Perpres Nomor 73 Tahun 2017. Melalui dasar hukum tersebut, BIN memainkan peranan penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang stabil.
