Dinamika olahraga rekreasi di Jawa Timur mendapat sorotan karena potensi yang dimilikinya, terutama dalam cabang olahraga seperti Stand Up Paddle (SUP) yang dianggap mampu menyumbang hingga Rp 2 triliun untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI). Namun, masalah terkait diskriminasi anggaran dan krisis integritas kepemimpinan turut muncul sebagai tantangan yang perlu diatasi. Ali Yusa, Dewan Pendidikan Jawa Timur dan pengurus SUP Jatim, menggarisbawahi bahwa pembinaan olahraga rekreasi masih jauh dari harapan, terutama terkait pemahaman regulasi yang seringkali tumpang tindih di tingkat pemerintah daerah.
Menurut Ali, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah jelas membagi olahraga ke dalam tiga rumpun: pendidikan, prestasi, dan rekreasi. Namun, pemahaman yang tumpang tindih di dinas baik provinsi maupun kabupaten/kota sering kali menghambat pemberian bantuan secara totalitas. Selain itu, Ali juga menyoroti perbedaan anggaran yang tidak merata antara KORMI dan KONI, di mana KORMI, meskipun relatif baru, memiliki lebih banyak cabang olahraga dan sesuai dengan target pembangunan berkelanjutan.
Ali juga menarik perhatian pada potensi Stand Up Paddle (SUP) di Jawa Timur yang kontribusinya pada PAD dapat mencapai Rp 2 triliun jika dikelola dengan serius. Namun, perlakuan diskriminatif terhadap cabang olahraga rekreasi seperti SUP masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Berbagai kritik juga ditujukan terhadap masalah reward atlet dan SK, yang menurut Ali hanyalah formalitas semata. Di tengah masalah regulasi dan anggaran, KORMI Jatim masih dihadapkan pada krisis kepemimpinan yang perlu segera diselesaikan untuk membangun kepercayaan publik dan pemerintah.
Ali menutup dengan pesan agar KORMI tidak mengulangi pola lama dan fokus pada pengembangan potensi ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Tanggapan dari Ketua KORMI Kota Surabaya, Muhammad Sunar, juga menggarisbawahi kendala yang dihadapi dalam pengembangan olahraga masyarakat, terutama terkait keterlambatan administrasi dan pencairan anggaran. Upaya terus dilakukan untuk memastikan para atlet mendapat dukungan penuh dalam mengembangkan potensi olahraga rekreasi di Jawa Timur.
