Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025. Rapat ini diselenggarakan dalam situasi darurat politik dan sosial akibat gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi terhadap anggota DPR. Dalam pertemuan tersebut, diambil keputusan tegas, seperti pencabutan keanggotaan untuk anggota DPR yang terlibat kontroversi dan moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat serta menegaskan tindakan tegas aparat terhadap aksi anarkis.
Dalam kesimpulan rapat tersebut, Presiden mengumumkan beberapa poin penting yang menjadi sorotan. Pertama, pimpinan partai politik diminta untuk bertindak tegas terhadap anggota DPR yang melakukan pernyataan keliru. Kedua, proses pemeriksaan kasus Affan harus transparan dan cepat. Selanjutnya, terdapat permintaan evaluasi tunjangan DPR dan penghentian sementara kunjungan ke luar negeri. Presiden juga menekankan pentingnya keterbukaan dan dialog antara kementerian/lembaga, DPR, dan masyarakat. Terakhir, aparat kepolisian diingatkan untuk menjaga keamanan dan melindungi masyarakat serta fasilitas umum.
Rapat tersebut menggarisbawahi pentingnya stabilitas nasional sebagai prioritas utama dalam menghadapi tantangan politik dan ekonomi. Presiden Prabowo menutup arahannya dengan pesan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.
