Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintahannya untuk menghapus kebijakan tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian dan memotong jumlah komisaris BUMN. Prabowo menemukan ketidaksesuaian dalam pemberian tantiem kepada direksi atau komisaris BUMN. Menurutnya, ada kasus di masa lalu di mana seorang komisaris BUMN mendapat tantiem sebesar Rp 40 miliar per tahun dengan hanya menghadiri rapat sebulan sekali. Prabowo menganggap tantiem sebagai hal yang tidak masuk akal dan telah memerintahkan agar direksi tidak diberikan tantiem jika perusahaan mengalami kerugian. Prabowo juga memotong jumlah komisaris BUMN yang terlalu banyak, mengatakan bahwa harus ada efisiensi dalam pengelolaan perusahaan negara. Ia menegaskan pentingnya menjaga setiap rupiah uang rakyat dengan belanja yang berkualitas dan menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat. Prabowo menekankan bahwa belanja negara harus mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas layanan publik.
Prabowo Razia Tantiem di BUMN: Alasan dan Akal-Akalan
