Aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Sinjai, Musadaq, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai untuk bersikap transparan dalam proses pemberian izin kepada investor. Mereka menilai keterbukaan informasi sangat penting agar investasi yang diterima tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Dalam sebuah pernyataan, Musadaq menegaskan bahwa aturan perizinan harus ditaati, bukan dinegosiasikan, sambil menekankan pentingnya Pemda dalam menegakkan regulasi tanpa kompromi. Dia juga mencatat bahwa lemahnya pengawasan dan kekurangan informasi seringkali memberikan celah bagi investor yang tidak bertanggung jawab untuk mengabaikan kewajiban hukum dan lingkungan, dengan dampak potensial berupa kerusakan lingkungan dan konflik dalam masyarakat. Musadaq berharap agar seluruh proses perizinan di Sinjai berjalan sesuai prosedur, terbuka untuk umum, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dia menyoroti dugaan perubahan fungsi lahan yang semula direncanakan untuk pabrik porang menjadi fasilitas smelter, sambil menekankan pentingnya keterbukaan informasi serta kajian dampak lingkungan yang jelas. Situasi semakin rumit dengan adanya dugaan bahwa tanah untuk penimbunan area pabrik berasal dari tambang galian C ilegal yang diduga mendapat dukungan dari pihak yang berwenang. Semua pihak menunggu klarifikasi dan tanggapan resmi dari pihak berwenang terkait isu ini, untuk melindungi kepentingan masyarakat setempat.
Polemik Pabrik Porang dan Rencana Smelter Sinjai: Aktivis Desak Transparansi Izin Investasi
