Pansus Raperda Hunian Layak DPRD Kota Surabaya baru-baru ini melakukan kunjungan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas kebijakan terkait hunian layak bagi masyarakat Surabaya. Menurut Ketua Pansus Raperda Hunian Layak DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, pembangunan hunian layak dan terjangkau sangat diperlukan untuk mengantisipasi tekanan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Kementerian mengungkapkan bahwa tidak ada alokasi anggaran tahun 2025 untuk pembangunan rusunawa atau rumah vertikal. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan pihak swasta dalam proses pembangunan hunian layak menjadi semakin penting. Kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional juga sangat diperlukan untuk memastikan legalitas dan tata kelola lahan yang sesuai ketentuan.
Muhammad Saifuddin menegaskan pentingnya mencari terobosan alternatif pembiayaan non APBD untuk mendukung pembangunan hunian layak di Surabaya. Dengan memanfaatkan lahan aset milik Pemkot Surabaya yang tidak produktif, pembangunan rusun vertikal untuk MBR bisa menjadi solusi yang efektif. Dengan demikian, Surabaya bisa menjadi pionir nasional dalam reformasi hunian rakyat.
