Pada seminar Membangun Ketahanan Siber di Era Digital Banking di Bandung, regulator seperti OJK, BI, dan Kemendagri berkolaborasi untuk menyusun regulasi yang lebih efektif dalam menghadapi kejahatan siber. Kolaborasi antara ketiga lembaga strategis ini diakui penting untuk memperkuat industri perbankan. Moderator, Bahrullah Akbar, mengungkapkan bahwa regulasi yang lebih jelas akan membantu Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam menghadapi ancaman siber yang semakin canggih. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan perbankan dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.
Pembicara utama, Ruby Alamsyah, CEO & Chief Digital Forensic PT Digital Forensic Indonesia, menyoroti pentingnya membangun struktur Cyber Risk Management yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang terbatas menjadi tantangan besar. Dalam integrasi sistem IT, vendor, switcher, dan layanan BI Fast, Perlunya seluruh sistem perbankan berjalan terintegrasi dan aman. BPD juga dianjurkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat mengelola ancaman siber.
Di acara welcoming party sebelumnya, Direktur Utama Bank BJB membuka peluang kolaborasi produk dan studi banding antara BPD dan FKDK BPDSI. Ini mencerminkan pentingnya sinergitas antara institusi-institusi perbankan. Diharapkan dengan adanya kolaborasi ini, sektor perbankan dapat tetap aman dan minim terhadap kejahatan siber di era digital. Kolaborasi, sinergi, dan integrasi sistem diakui penting bagi perbankan dalam menghadapi tantangan di masa kini.
