Pertemuan ulama, kepala daerah, dan pimpinan legislatif dari empat kabupaten di Madura sepakat untuk mempercepat proses pembentukan Provinsi Madura. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang digelar oleh Badan Silaturrahmi Pondok Pesantren se-Madura (Bassra) pada Sabtu (24/05/2025). Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Panitia Pembentukan Provinsi Madura (P3M), para bupati, ketua DPRD se-Madura, dan sejumlah rektor perguruan tinggi di wilayah tersebut. Ketua P3M, A. Zaini, menyampaikan bahwa seluruh tahapan administratif pembentukan provinsi telah dilalui, meskipun masih ada kendala regulasi terutama terkait moratorium pembentukan daerah otonomi baru pada 2014.
Sebagai strategi lanjutan, forum tersebut sepakat untuk membentuk tim lintas elemen guna melakukan audiensi langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi pembentukan Provinsi Madura secara resmi. Opsi pemekaran wilayah di masing-masing kabupaten juga disepakati sebagai langkah dalam memenuhi syarat pembentukan provinsi tersebut. Bupati Sampang, Slamet Junaidi, menyatakan kesiapan semua daerah di Madura untuk langkah tersebut. Dukungan dari unsur legislatif juga disampaikan oleh anggota Fraksi PKB DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, yang menegaskan bahwa DPRD di empat kabupaten memiliki pemahaman yang sama mengenai langkah pemekaran.
Langkah selanjutnya yang penting adalah meyakinkan pemerintah pusat melalui upaya lobbying kepada Presiden agar segera ditemukan jalan keluar terkait pembentukan Provinsi Madura. Dalam konteks ini, semua elemen yang terlibat telah sepakat untuk tidak memikirkan kepentingan pribadi atau antar daerah, tetapi semata-mata untuk kemajuan masyarakat Madura secara menyeluruh. Dengan demikian, proses pembentukan Provinsi Madura terus berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai.
