Di Indonesia, sistem pemerintahan mengacu pada pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep trias politica yang diperkenalkan oleh Montesquieu mendorong pembagian ini untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan memastikan adanya pengawasan di antara lembaga-lembaga tersebut. Setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling terkait untuk menjalankan pemerintahan negara.
Lembaga eksekutif, yang bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang dan administrasi pemerintahan, dipegang oleh Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dalam kabinet. Fungsi lembaga eksekutif mencakup bidang administratif, legislatif, keamanan, yudikatif, dan diplomatik. Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden memiliki peran sentral namun tetap dalam kendali pengawasan oleh lembaga legislatif dan yudikatif.
Lembaga legislatif, yang terdiri dari DPR, MPR, dan DPD, bertugas membuat, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Selain fungsi legislasi, lembaga legislatif juga memiliki peran pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh lembaga eksekutif. Dalam sistem presidensial, lembaga legislatif beroperasi secara independen dan setara dengan eksekutif.
Lembaga yudikatif, yang menjalankan fungsi kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, diwakili oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Keduanya berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan keadilan dalam masyarakat. Mahkamah Agung memiliki kewenangan- untuk Memutuskan permohonan kasasi dan melakukan uji materiil terhadap peraturan, sedangkan Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara.
Ketiga lembaga negara ini merupakan pilar utama dalam menjaga demokrasi dengan lembaga eksekutif menjalankan kebijakan, legislatif merumuskan aturan, dan yudikatif menegakkan keadilan. Keseimbangan dan pengawasan di antara ketiganya diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pilar-pilar ini bersama-sama menjalankan roda pemerintahan yang demokratis demi kesejahteraan negara.
