Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengekspresikan pendapatnya tentang tindakan korupsi di Indonesia dengan tegas. Menurut beliau, negara berhak untuk menyita aset para koruptor sebagai langkah pemulihan kerugian negara, namun hal ini harus dilakukan dengan prinsip keadilan yang seimbang. Saat diwawancara oleh beberapa jurnalis di rumahnya di Hambalang, Bogor, Prabowo menekankan pentingnya mengembalikan apa yang telah dirampas oleh pelaku korupsi.
Selain menekankan perlunya tindakan tegas terhadap koruptor, Prabowo juga memperhatikan aspek keadilan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan keluarga koruptor. Beliau mengakui pentingnya menjaga keseimbangan antara menyita aset yang tidak sah dan melindungi hak-hak keluarga, terutama jika aset tersebut dimiliki sebelum pelaku korupsi menjabat.
Prabowo juga mengekspresikan kekesalannya terhadap praktik korupsi yang dianggapnya sebagai perampokan yang dilakukan secara legal. Beliau menyoroti upaya koruptor untuk memanipulasi sistem hukum dan menuntut penegakan hukum yang lebih ketat sebagai efek efektif pencegahan. Prabowo menekankan pentingnya menjaga integritas hukum dan mendorong otoritas hukum untuk memberlakukan vonis yang sejalan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh koruptor.
Dalam menangani kasus korupsi, Prabowo menekankan upaya yang harus memberikan efek jera yang nyata. Beliau menyoroti praktik koruptor yang menggunakan uang sebagai alat untuk menghindari hukuman yang berat dan menegaskan pentingnya pemerintah dalam melakukan banding terhadap vonis yang dianggap terlalu ringan. Prabowo juga menekankan perlunya penegakan hukum yang adil dan efektif guna mencegah korupsi di masa mendatang.
