Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku tidak boleh bersifat diskriminatif atau hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Dalam forum ekonomi dengan Presiden Indonesia, Prabowo menyatakan kekhawatirannya terhadap kuota impor yang hanya menguntungkan segelintir perusahaan dan menekan perusahaan lain untuk mengimpor. Prabowo telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang merugikan keseimbangan perdagangan negara, sebagai tanggapan atas keluhan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat yang kembali mengalami hambatan akibat tarif timbal balik yang diberlakukan pada masa kepresidenan Donald Trump.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, mengungkapkan bahwa mereka telah berkomunikasi dengan mitra AS untuk memahami situasi perdagangan yang sedang terjadi. Negara Amerika Serikat memiliki keinginan untuk mengurangi defisit perdagangannya, yang membuat mereka bertanya-tanya berapa banyak komoditas yang bisa diimpor dan kapan. Apindo menyampaikan permintaan agar impor langsung dialihkan ke industri, bukan melalui pihak ketiga, sebagai langkah untuk mengatasi akar masalah tersebut.
Prabowo dan Apindo bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan impor yang diatur tidak hanya menguntungkan segelintir perusahaan tetapi juga mendukung keberlanjutan dan keseimbangan dalam perdagangan internasional. Usaha bersama ini diharapkan dapat membantu memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional dan mengoptimalkan manfaat dari kuota impor yang ada tanpa menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan.
