Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menanggapi Tantangan yang Ada
Reformasi Intelijen Indonesia saat ini sedang menghadapi dua tantangan utama yang harus segera diatasi, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, menyoroti hal ini dalam diskusi mengenai “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” yang diadakan di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Mekanisme Pengawasan yang Perlu Diperbaiki
Menurut Aditya, pengawasan intelijen yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih cenderung bersifat politis. Reformasi Intelijen Indonesia harus fokus pada penyempurnaan pengawasan intelijen agar tidak terjebak dalam urusan politik yang terkait.
Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, juga menekankan pentingnya aspek akuntabilitas dalam pengawasan intelijen. Meskipun transparansi dalam pengawasan intelijen belum dapat sepenuhnya terwujud, prinsip akuntabilitas harus dijaga untuk menjamin kontrol demokratis yang efektif.
Reformasi Intelijen Indonesia: Keseimbangan Antara Transparansi dan Kerahasiaan
Rizal menambahkan bahwa tim pengawas intelijen sebaiknya diberi kewenangan penyidikan dalam kasus penyimpangan. Reformasi Intelijen Indonesia harus memastikan pengawasan lebih dari sekadar formalitas, tapi juga mampu mengungkap pelanggaran internal dalam intelijen.
Pembukaan Terhadap Teknologi Intelijen dan Ancaman Siber
Di sisi kelembagaan, Rodon Pedrason menilai bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) telah mengalami perkembangan yang cepat dalam beberapa tahun terakhir. BIN kini lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dengan adanya kedeputian baru yang fokus pada siber, komunikasi, dan informasi.
Namun, pembukaan terhadap kultur intelijen juga membawa risiko. Andhika Dinata memperingatkan bahwa keterbukaan kultur intelijen dapat mengurangi prinsip incognito atau kerahasiaan. Keterlibatan masyarakat sipil dalam BIN juga masih minim.
Reformasi Intelijen Indonesia: Langkah-Lebih Lanjut yang Perlu Dilakukan
Diskusi yang dipimpin oleh Yudha Kurniawan menekankan pentingnya reformasi intelijen Indonesia yang terstruktur dan terukur. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam pengawasan dan kelembagaan.
Diperlukan strategi yang matang dalam pengelolaan intelijen agar tetap efektif tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan yang lebih baik, Reformasi Intelijen Indonesia dapat menjadi lebih transparan, profesional, dan mampu bersaing dalam menghadapi ancaman global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Dan Pengawasannya
Sumber: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Intelijen
