Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, di Gedung Utama Kejaksaan Agung untuk membahas pendampingan hukum dalam pengelolaan program gizi nasional. Pertemuan ini bertujuan agar program gizi nasional berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Jaksa Agung memberikan komitmen Kejaksaan Agung dalam mengawal kebijakan gizi nasional dan menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan implementasi program yang baik. Sebagai langkah konkret, Kejaksaan Agung akan mendampingi Badan Gizi Nasional dalam berbagai aspek hukum, termasuk memberikan legal opinion dan pengawalan dalam proses pelelangan. Pendampingan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kebocoran anggaran dan memastikan dana dikelola dengan efektif dan tepat sasaran. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengapreasiasi dukungan Kejaksaan Agung dalam memastikan pengelolaan program yang akuntabel, terutama mengingat badan ini mengelola anggaran besar untuk tahun 2025. Dengan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan program gizi nasional dapat berdampak positif bagi masyarakat secara luas.
Transparansi dan Akuntabilitas: Kejaksaan Agung Kawal Program Gizi Nasional
