Pemerintah Kota Surabaya dihadapkan pada dilema besar terkait anggaran daerah untuk tahun 2025. Dengan APBD hanya sebesar Rp 12,3 triliun, Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengakui bahwa dana tersebut tidak mencukupi untuk mengatasi berbagai persoalan seperti kemiskinan. Prioritas penggunaan anggaran menjadi suatu hal yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Eri menjelaskan bahwa dalam situasi anggaran yang terbatas, Pemerintah Kota Surabaya harus memutuskan prioritas-prioritas yang paling mendesak. Menangani persoalan banjir saja memerlukan anggaran besar hingga mencapai Rp 9,3 triliun, sementara untuk Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) membutuhkan dana sekitar Rp 2 triliun, dan layanan kesehatan sebesar Rp 1,4 triliun. Selain itu, peningkatan rumah tidak layak huni juga memerlukan alokasi dana sekitar Rp 286 miliar.
Dalam kondisi seperti ini, Eri juga mengajak masyarakat Surabaya untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ia menekankan pentingnya budaya tolong-menolong yang merupakan ciri khas masyarakat Surabaya. Dalam situasi keterbatasan anggaran, gotong-royong diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi.
Pernyataan Eri ini mencerminkan bahwa Pemkot Surabaya tidak bisa hanya mengandalkan APBD untuk menyelesaikan segala masalah. Diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih baik. Dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, diharapkan persoalan kemiskinan dan masalah sosial lainnya dapat teratasi dengan lebih baik meskipun dalam situasi anggaran yang terbatas.
