Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, secara tegas menanggapi skandal korupsi dalam ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Kejaksaan Agung telah melakukan penyelidikan dan menemukan indikasi manipulasi bahan bakar yang dilakukan oleh dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Kepala Biro Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmennya dalam memerangi korupsi di semua tingkatan, baik di lembaga negara maupun BUMN.
Pemerintah juga mendorong Pertamina untuk melakukan reformasi internal guna meningkatkan tata kelola perusahaan setelah skandal ini. Hasan menekankan peran vital Pertamina sebagai pilar ekonomi Indonesia dan perlunya pembersihan menyeluruh untuk memastikan tata kelola yang baik. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyatakan seriusnya pemerintah dalam menangani kasus korupsi bahan bakar, dengan fokus utama pada kepentingan publik dan reformasi sektor migas negara.
Dalam upaya membersihkan operasinya, Pertamina didorong untuk tampil sebagai perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan. Presiden Prabowo menekankan bahwa negara telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membersihkan dan menegakkan aturan demi kepentingan rakyat. Semua tindakan yang diambil merupakan bagian dari agenda luas pemerintah untuk memerangi korupsi di berbagai sektor, baik di level pusat maupun daerah. Prabowo Subianto juga menegaskan kembali keseriusannya dalam memberantas korupsi di dalam negeri.