Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan sejumlah prestasi dan kebijakan strategis di sektor perumahan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, beliau mengungkapkan kemajuan pembangunan di Ibukota Negara Kepulauan (IKN) dan Kemayoran, serta kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan.
Maruarar menyampaikan bahwa 27 menara dan sejumlah rumah di IKN telah selesai dan siap diresmikan dalam waktu dekat. Kemajuan pembangunan juga terjadi di Desa Atlet Kemayoran.
Menteri tersebut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memberikan prioritas kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam kebijakan perumahan. Maruarar menyampaikan bahwa kebijakan konkret telah dirancang oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama dengan beberapa kementerian lain untuk membantu MBR, termasuk penghapusan Biaya Persetujuan Bangunan (PBG) dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR dengan pendapatan di bawah Rp8 juta per bulan.
Dalam upaya untuk mempermudah proses bagi keluarga berpenghasilan rendah, PBG telah dihapuskan dan prosesnya dipercepat menjadi 10 hari. Maruarar juga menyoroti bahwa BPHTB kini tidak dikenakan bagi MBR. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung kondisi ekonomi kalangan kecil.
