Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, dengan fokus utama membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah, mengikuti timeline dan tahapan yang telah ditetapkan.
Menurut AHY, pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan menyelesaikan pembangunan fasilitas pemerintah, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif. Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata kelola yang mencerminkan demokrasi.
Pertemuan tersebut juga membahas sumber pendanaan proyek yang melibatkan APBN dan sektor swasta. Pemerintah berharap adanya kontribusi yang positif dan integrasi yang baik dari sektor swasta dalam pembangunan IKN.
Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pemerintah telah menginvestasikan dana sebesar Rp89 triliun dari anggaran negara untuk membangun infrastruktur penting di IKN. Selain itu, investasi swasta mencapai Rp58,41 triliun hingga September 2024.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat seperti Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri PUPR Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono.
