Program Subsidi KRL Berdasarkan NIK Tidak Efektif dengan Promosi Penggunaan Transportasi Publik Baru

by -58 Views

IKLAN


PON XXI Pekan Olahraga Nasional ACEH-SUMUT 8-20 September 2024 dari Bank Aceh

JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah turut berbicara perihal wacana skema pemberian subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ia menilai pemerintah sepertinya memiliki agenda menaikkan tarif KRL.

IKLAN


Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024

Pada praktiknya ada pengurangan jatah subsidi nantinya. Saat ini dipukul rata. Semua pengguna sarana transportasi tersebut, membayar dengan harga yang sama.

IKLAN


Selamat dan Sukses atas Pelantikan Dr. Safrizal, MA sebagai Pj. Gubernur Aceh

“Ya kalau saya melihat  ini agenda untuk menaikkan tarif mas,” kata Trubus kepada Jumat (30/8/2024).

IKLAN


Gadai Emas melalui Pembiayaan Qardh Beragun Emas

Mengenai hal itu, menurtnya belum ada urgensinya,. Pasalnya, kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Ia mengacu pada data BPS perihal adanya penurunan kelas.

IKLAN


Bank Aceh Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79

“Saya khawatir ini malah kontraproduktif dengan kebijakan yang selama ini, di mana masyarakat didorong menggunakan transportasi umum,” ujar Trubus.

IKLAN


Road To PON XXI Fun Walk & Fun Bike Action Bank Aceh

Jika ada kenaikan tarif, maka individu yang selama ini memakai jasa KRL, berpotensi kembali menggunakan kendaraan pribadi dalam setiap aktivitasnya. Efek dominonya ke berbagai arah. Bisa memperparah kemacetan. Lalu banyaknya kendaraan melintas, justru menambah polusi. 

IKLAN


Bayar UKT UIN Ar-Raniry Lebih Cepat Lebih Mudah Pakai Aplikasi Action Bank Aceh

“Maka itu efek dominonya harus dipertimbangkan,” ujar Trubus.

IKLAN


Berbagi dengan Action - Sedekah Mudah, Pahala Berlipat

Ia menyarankan pemerintah atau stakeholder terkait sebaiknya meningkatkan pelayanan KRL terlebih dahulu. Sehingga ketika ada pemberlakuan tarif baru berdasarkan kelas, tidak mengurangi minat pelanggan. Tentunya, harus ada perbedaan fasilitas yang didapatkan penumpang bersubdisi dengan yang tidak.

IKLAN


Promo HUT Bank Aceh 51 Tahun

Dalam Dokumen Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 disebutkan subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 7.960,1 miliar (Rp 7,9 triliun). Lebih rinci lagi, anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 4.797,1 miliar (Rp 4,79 triliun) untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

IKLAN


Dirgahayu Republik Indonesia ke 79 tahun, Nusantara Baru, Indonesia Maju dari PMI Kota Banda Aceh

Ada poin dimana penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang seperti sekarang.

“Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” demikian kutipan isi dokumen tersebut.

Sejak 2016 tarif KRL Jabodetabek masih sama. Besaran tarifnya sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambah 1.000 untuk setiap 10 kilometer.

 

Sumber: Republika

IKLAN


Bahagia itu Sederhana dari Bank Aceh Syariah