DAILYPANGANDARAN – Menuju pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, peta koalisi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mulai memanas.
Beberapa partai politik (parpol) telah memberikan rekomendasi kepada salah satu pasangan calon. Dari 7 parpol yang memiliki kursi sementara, saat ini terbagi menjadi dua koalisi.
Koalisi pertama PDI-PAN mendukung Citra Pritiyami dengan Ino Darsono. Sedangkan koalisi kedua PKB, PKS, dan Gerindra mendukung Ujang Endin Indrawan dengan Dadang Solihat (Okta).
Namun, menjelang H-3 pendaftaran, kedua pasangan tersebut belum melakukan deklarasi meskipun sudah mendapatkan rekomendasi dari parpol.
Sementara itu, dua parpol yang menang kursi di Pangandaran belum memutuskan sikap, yaitu Golkar dan PPP. Golkar memiliki 5 kursi dan PPP 2 kursi.
Meskipun demikian, KPU Pangandaran akan membuka pendaftaran Bacabup-Bacawabup pada 27 hingga 29 Agustus 2024.
Dari dua kandidat calon yang sudah mendapatkan rekomendasi, Citra-Ino didukung oleh dua parpol dengan total 20 kursi DPRD. Sedangkan pasangan Ujang-Dadang memiliki 13 kursi DPRD.
Dua Pasangan Cabup-Cawabup Belum Deklarasi
Sekretaris Jenderal DPC PDI Perjuangan Pangandaran, Riki Zulfikri mengatakan partai belum memutuskan koalisi bersama. “Belum, karena calon masing-masing masih sibuk dengan kegiatan,” kata Riki, Sabtu (24/8/2024).
Sementara itu, PDI Perjuangan secara resmi memberikan rekomendasi kepada Citra-Ino yang diumumkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Hasto pada Rabu (22/8) lalu. Mereka resmi didukung oleh PDI Perjuangan dan PAN.
Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Otang Tarlian mengonfirmasi bahwa Ujang Endin Indrawan akan berpasangan dengan Dadang Solihat pada Pilkada ini.
Menurutnya, Ujang Endin dan Dadang Solihat sudah menerima surat keputusan SK. “Penyerahan SK dari Gerindra telah diterima oleh keduanya,” ucapnya.
Otang juga menjelaskan tentang langkah PAN yang memberikan rekomendasi kepada Ino Darsono yang dipasangkan dengan Citra Pitriyami. “PKS tetap bersama kita,” katanya.
Terkait Golkar, Otang mengatakan pihaknya masih menunggu untuk memilih apakah akan ikut atau memanfaatkan hasil putusan MK. “Jika mengikuti putusan MK, bisa mengajukan satu paket,” ucapnya.
