Pajak UMKM akan Naik ke Tarif Normal 1 Persen setelah Berakhirnya Tarif 0,5 Persen

by -107 Views

Pekerja menyelesaikan pembuatan tas di salah satu industri rumahan di kawasan Manggarai, Jakarta Selasa (16/7/2024). Tarif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen segera berakhir. Jakarta — Tarif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen segera berakhir. Pemerintah pun terus menyosialisasikan terkait berakhirnya fasilitas ini. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyampaikan, pemerintah terus melakukan sosialisasi mengenai berakhirnya fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) UMKM sebesar 0,5 persen pada Tahun Pajak 2025. Oleh karena itu, sosialisasi bakal terus diberikan kepada semua Kantor Wilayah DJP mengenai implementasi skema normal perpajakan tersebut. Suryo menjelaskan ada dua ketentuan dalam melakukan norma penghitungan. Yang pertama menggunakan ketentuan umum dengan memperhitungkan catatan penghasilan dan biaya yang dapat dikurangkan sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak, normal seperti halnya berhitung untung dan rugi berapa dijual dan berapa biaya atas barang yang dijualnya. “Bisa juga menggunakan norma perhitungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, norma perhitungan itu persentase tertentu dikalikan omzet untuk menentukan berapa penghasilan kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sebelum dikalikan tarif normalnya,” jelasnya. Tetapi ia memberikan catatan bahwa untuk dapat menggunakan norma penghitungan tersebut, Wajib Pajak terkait harus menyampaikan pemberitahuan paling tidak saat menyampaikan SPT pada Maret 2025. Adapun berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pemerintah mengenakan tarif PPh Final 0,5 persen hanya bagi UMKM dengan penghasilan tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Dengan berakhirnya aturan tersebut maka untuk Tahun Pajak 2025 dan seterusnya PPh akan mulai menggunakan norma penghitungan sebelumnya atau menyelenggarakan pembukuan jika omzet di atas Rp 4,8 miliar. Sumber: Republika