Ketua Prodi HI UKI: Regulasi Spionase Harus Tegas
Regulasi terkait spionase perlu diatur secara detail oleh negara. Hal ini disampaikan oleh Ketua Program Studi HI dan Direktur CSJGR Universitas Kristen Indonesia (UKI), Arthuur Jeverson Maya saat menghadiri seminar dengan tema “Aturan Tambahan dalam Spionase: Jejaring atau Kuasa, Sebuah Diskursus” yang diselenggarakan oleh Center for Security and Foreign Affairs (CESFAS) UKI bekerja sama dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI).
“Regulasi yang jelas dan tegas sangat penting untuk mengatur kegiatan spionase agar tidak menimbulkan masalah etika dan hukum di masa depan,” kata Arthuur di UKI, Selasa (11/6).
Menurut laporan dari Amnesty International, alat penyadap canggih yang digunakan oleh beberapa pemerintah dapat melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti memperbarui perangkat lunak, menggunakan kata sandi yang kuat, dan berhati-hati dalam berbagi informasi secara online sangatlah penting.
Arthuur juga menyoroti kontradiksi dalam hubungan antara negara dan spionase, serta pentingnya kemajuan teknologi dalam akses informasi. Spionase merupakan bentuk perang tanpa dinyatakan yang melibatkan pengawasan dan pengumpulan informasi secara diam-diam.
Arthuur mengakui adanya kontradiksi antara keterbukaan dan kerahasiaan dalam hubungan antara negara dan spionase. Negara harus transparan untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik, namun di sisi lain, kerahasiaan penting untuk melindungi keamanan nasional.
Kemajuan teknologi dalam akses dan analisis informasi juga menjadi fokus Arthuur. Perbedaan kecepatan akses informasi dapat menjadi tantangan besar, sehingga negara harus terus memperbarui teknologi mereka untuk memastikan informasi dapat digunakan secara efektif.
Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, berbagi pengalaman dan pandangannya tentang intelijen. Dia membahas evolusi intelijen dari masa lalu hingga sekarang, pentingnya teknologi dalam kegiatan intelijen, serta tantangan dalam penyadapan.
Seminar ini bertujuan untuk membahas isu spyware dan menekankan pentingnya regulasi yang seimbang antara keamanan nasional dan hak-hak sipil. Diharapkan dengan adanya pakar dan praktisi dalam seminar ini, dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Diskusi ini juga menyoroti pentingnya regulasi yang seimbang antara keamanan nasional dan hak-hak sipil. Melalui diskusi dan pandangan dari para ahli dan praktisi, diharapkan seminar ini dapat memberikan wawasan baru mengenai masa depan regulasi spionase di Indonesia.
Dengan adanya seminar ini, Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital ini dengan lebih siap dan responsif. Turut hadir dalam diskusi adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UKI, Direktur CESFAS, Hoga Saragih dari Universitas Bakrie, Direktur Riset ISI (Indo-Pacific Strategic Intelligence), dan Guru Besar Keamanan Internasional UKI.
