Strategi Efektif Menghadapi Penyadapan Digital
Wakil Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Brigadir Jenderal I Made Astawa menyatakan bahwa kewenangan penyadapan telah diatur berdasarkan Undang-Undang dan melalui proses yang kompleks. Setiap lembaga yang melakukan penyadapan diberikan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kejahatan yang ditangani.
Made Astawa mengungkapkan hal tersebut dalam Seminar Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil, yang diselenggarakan oleh Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Menurutnya, penyadapan harus melewati proses perizinan yang ketat dan patuh terhadap kode etik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Praktik penyadapan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus dengan izin dari pengadilan dan dalam kerangka hukum yang jelas,” katanya di Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, Simon Runturambi, Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI menyoroti pentingnya tata kelola intelijen yang baik dalam penggunaan teknologi pengawasan. Hal ini mencakup kepemimpinan yang efektif dan pemahaman terhadap batasan kewenangan.
“Tujuannya adalah agar keamanan nasional bisa terjaga tanpa mengorbankan kebebasan sipil,” tambahnya.
Laporan Amnesty International menjadi pusat perhatian dalam seminar ini, memicu diskusi tentang perlindungan data, kewenangan penyadapan, dan tata kelola intelijen yang baik.
Pembahasan tersebut mengangkat kompleksitas isu terkait penggunaan alat sadap atau spyware, yang melibatkan tidak hanya aspek teknis tapi juga aspek hukum, etika, dan keamanan.
Acara ini bertujuan untuk merespons laporan terbaru dari Amnesty International yang mengungkapkan adanya isu pembelian dan penggunaan alat sadap (spyware) oleh pemerintah Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Asra Virgianita, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI menekankan pentingnya seminar ini dan mendorong peserta untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dan bertanya kepada para pembicara.
“Topik seminar ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks keamanan nasional dan kebebasan sipil,” ujarnya.
Sementara itu, Sulistyo dari Badan Siber dan Sandi Negara menegaskan bahwa dari tiga bentuk ancaman terhadap data, penggunaan spyware berada dalam kategori yang terkait dengan pencurian data. “Pada dasarnya, potensi penyalahgunaannya sangat minim.”
Para ahli yang hadir dalam seminar ini memberikan berbagai perspektif tentang bagaimana menanggapi laporan Amnesty International secara efektif. Seminar ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam menghadapi isu penggunaan spyware, sekaligus membuka pintu bagi langkah-langkah lanjutan dalam penanganan isu tersebut.
Sumber: https://mediaindonesia.com/jabar/berita/674963/jurus-menghadapi-ancaman-penggunaan-alat-sadap-dan-keamanan-digital-di-era-modern
