Diskusi DHI FISIP UI tentang Alat Sadap yang Diduga Melanggar HAM dan Isu Keamanan Nasional

by -119 Views

DHI FISIP UI Menggelar Diskusi tentang Isu Keamanan Nasional dan Alat Sadap yang Dianggap Melanggar HAM

Laporan terbaru dari Amnesty International menyoroti pembelian dan penggunaan alat sadap oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa penggunaan spyware ini dianggap sebagai tindakan represif terhadap kebebasan sipil, yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap supremasi hukum Indonesia terutama terkait perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Menghadapi permasalahan ini, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI) mengadakan diskusi melalui seminar yang berjudul “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” pada tanggal 30 Mei 2024.

Diskusi tersebut diselenggarakan di Auditorium Ilmu Komunikasi dan dimoderatori oleh Broto Wardoyo, dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, serta dihadiri oleh sejumlah pembicara terkemuka yang memberikan wawasan mendalam mengenai topik yang sedang hangat diperbincangkan.

Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Asra Virgianita, menyatakan bahwa topik seminar ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu keamanan nasional dan hak-hak sipil. Diskusi ini dihadiri oleh para akademisi dan masyarakat yang teredukasi untuk mendapatkan pemahaman yang seimbang tentang isu tersebut.

Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI, menjelaskan tentang pentingnya perlindungan data sebagai isu nasional. Ia mengatakan bahwa ancaman terhadap data dapat berupa pencarian data, pemberian data, atau perampokan data yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dunia maya.

Diskusi ini juga menyoroti penggunaan Open Source Intelligence (OSINT) dalam pengumpulan data intelijen untuk mengurangi kebutuhan akan metode yang lebih invasif dan potensial melanggar kebebasan sipil.

Ali Abdullah Wibisono menutup diskusi dengan membahas secara mendalam mengenai landscape keamanan siber di Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi unfinished nation building. Dia menekankan pentingnya menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keamanan nasional dalam konteks keamanan siber.

Source link