Di luar delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan yang akan datang perlu fokus pada 17 target kinerja utama dengan program-program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. 17 target ini sangat penting karena mereka mewakili pijakan-pijakan fundamental atau prasyarat mutlak untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi saat ini dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan-tantangan kami secara langsung, membekali diri dengan kemampuan untuk mengatasinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan pokok bagi kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus diperjuangkan dengan cepat dan cermat. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program perkebunan pangan, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Minimal 4 juta hektar tambahan area panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan penambahan area panen ini, jika semuanya adalah sawah padi, akan ada penambahan 20 juta ton padi (dengan asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan asumsi hasil 50%).
Dalam bidang energi, Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan avtur bio dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, dan pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti tenaga air, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan dilaksanakan. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui manajemen air yang tepat, sehingga air tersedia selama kekeringan dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Negara Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan pungutan wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menekankan perlunya peningkatan signifikan terhadap kemampuan lembaga penerimaan negara, bersama dengan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem pajak, bertujuan untuk memperluas basis penerimaan negara. Dalam hal ini, negara akan mengambil langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem pajak dan penerimaan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber penerimaan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya sekadar kekurangan kekayaan tetapi merupakan cermin keterbatasan akses terhadap manfaat pembangunan. Ini juga merupakan akar penyebab berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial, yang mengarah pada generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi pijakan kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir 2029 adalah tujuan-tujuan penting.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merugikan produktivitas individu dan kesejahteraan bersama. Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran dalam keluarga. Sejalan dengan itu, pemerintah bertugas untuk menutup setiap peluang penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Memastikan Akses Layanan Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berlangsung membutuhkan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat merupakan prioritas utama pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Sains dan Teknologi, serta Digitalisasi Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikannya dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan LSM. Inovasi akan secara alamiah mengikuti kemajuan di bidang-bidang ini. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk riset dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, sains dan teknologi, dan digitalisasi sangat penting untuk memupuk otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Meningkatkan Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya menjaga warisan berharga kita. Pendirian dana abadi budaya memastikan pelestarian budaya kita terus berlanjut. Program-program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-anak, dan Penyandang Disabilitas Mewujudkan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran penting negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan advokasi kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke nutrisi yang tepat.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nusantara dan Memelihara Hubungan Internasional yang Kondusif Kemakmuran dan kehidupan yang damai dapat dicapai dalam sebuah negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat mencapai aspirasinya dan mendapat penghormatan dalam hubungan internasional yang pantas.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan Dalam upaya kita untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi masa depan dapat hidup dengan sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen terhadap target-target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai tujuan emisi gas rumah kaca Net Zero. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air dari berbagai produk serta meningkatkan pengelolaan berkelanjutan dari tanah, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar secepat mungkin. Target Prioritas 11: Memastikan Ketersedian Pupuk, Benih, dan Pestisida Secara Langsung kepada Petani Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi pangan dan produktivitas yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida secara signifikan mempengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Berk
