Program Makan Gratis Nasional di Sekolah sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru diusulkan. Namun demikian, program ini perlu diperluas mengingat segala potensi dan manfaat turunannya, termasuk penciptaan lapangan kerja baru.
Menurut Indonesia Food Security Review (IFSR), Program Makan Gratis Nasional di Sekolah sebenarnya sudah dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1997. Pada saat itu, program tersebut bernama Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah dan kemudian berlanjut pada tahun 2010 dengan nama Revitalisasi PMTAS.
Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari WFP Indonesia dan beberapa program Local Food-Based School Meals, yaitu program pemberian makanan siswa berbasis pangan lokal. Selanjutnya, pada tahun 2016, terdapat program Perbaikan Gizi untuk Anak Sekolah (Progas).
I Dewa Made Agung Kertha Nugraha, Co-Founder Indonesia Food Security Review, menyatakan bahwa berbagai program tersebut telah terbukti memberikan dampak positif dalam memperkuat sistem perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, hingga saat ini masih terkendala oleh payung hukum berupa undang-undang untuk menjaga kelangsungan program ini lintas pemerintah.
Menurut Badan Pangan PBB (UN WFP), jika Program Makan Siang di Sekolah dilakukan dengan baik, maka program ini bisa meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak, kesejahteraan komunitas, meningkatkan kesetaraan gender, serta mendukung ekonomi nasional dan stabilitas sosial.
IFSR menyatakan bahwa program ini perlu diaktifkan kembali dan diperluas cakupannya. Untuk menjalankan program ini dengan sukses, diperlukan peningkatan di berbagai aspek, seperti prioritas penerima manfaat, kerangka kebijakan yang jelas, aman pendanaan jangka panjang, peningkatan kapasitas dan koordinasi pemangku kepentingan, keterlibatan masyarakat dalam desain dan implementasi program, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Dalam hal potensi ekonomi dan lapangan kerja, Indonesia berada di peringkat 63 dari 113 negara dalam Global Food Security Index (GFSI) 2022. Program Makan Gratis Nasional di Sekolah juga diyakini memiliki dampak positif terhadap perekonomian, dengan asumsi multiplier ekonomi 1,5 kali dan anggaran baru.
Dana sekitar Rp 400 triliun diperlukan untuk program ini, namun Dewa menyatakan bahwa jumlah ini tidak terlalu besar dan hanya sekitar 2% dari PDB. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan gizi anak-anak sebagai basic needs untuk mencapai tujuan besar Indonesia Emas pada 2045.
Sumber: investor.id
