PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama dengan Kementerian Pertanian, melakukan upaya maksimal untuk memastikan bahwa musim tanam awal tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar. Mereka terus meningkatkan distribusi, menjaga ketersediaan pupuk, dan mendorong petani untuk membeli dan menebus pupuk lebih awal.
Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh, menyatakan bahwa Pupuk Indonesia siap mendukung program percepatan musim tanam dengan mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi. Pada awal tahun ini, mereka memastikan pupuk bersubsidi sudah tersedia di seluruh kios dan dapat ditebus oleh petani yang terdaftar.
Tri menyampaikan bahwa pupuk bersubsidi dapat langsung digunakan oleh petani, terutama untuk komoditas strategis nasional seperti padi, jagung, dan kedelai. Pupuk Indonesia terus menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai dengan penugasan pemerintah, serta meningkatkan ketersediaan pupuk nonsubsidi di berbagai kios-kios.
Pupuk Indonesia juga menggelar Bazar Pupuk yang dihadiri sekitar 50 ribu petani di GOR Satria, Kota Purwokerto, Jawa Tengah. Melalui bazar ini, mereka berharap petani dapat memperoleh akses pupuk dengan harga yang lebih menguntungkan dan juga mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait dosis pemupukan.
Selain itu, Pupuk Indonesia juga melakukan sosialisasi Program Makmur yang tidak hanya membantu petani dalam pemupukan, tetapi juga memberdayakan mereka melalui pendampingan intensif, akses permodalan, perlindungan risiko, hingga jaminan pasar.
Ketersediaan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi telah mencapai angka 1.744.302 ton hingga 31 Desember 2023. Dari jumlah tersebut, urea subsidi sebesar 783.317 ton dan NPK subsidi sebesar 431.963 ton, sementara urea non-subsidi sebesar 436.984 ton dan NPK non-subsidi 92.038 ton. Stok pupuk bersubsidi sudah mencapai 236 persen dari ketentuan stok minimum yang ditetapkan pemerintah.
Pupuk Indonesia juga telah menyediakan fasilitas distribusi yang lengkap dan mencakup 78 gudang lini 3, 238 distributor, dan 5.075 kios resmi untuk mendukung penyaluran pupuk kepada petani, terutama di wilayah Jawa Tengah. Mereka menugaskan 70 petugas lapangan untuk bertanggung jawab dalam pengawasan teknis di lapangan.
