Pemerintah Menargetkan Kuota Subsidi Solar 19 Juta KL Tahun 2024 sebagai Langkah Antisipasi Pemilu

by -122 Views

Petugas memperlihatkan cara pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis biosolar menggunakan aplikasi MyPertamina di salah satu SPBU di Jakarta, Kamis (25/5/2023).

KABUPATEN BOGOR — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan bahwa penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi 19 juta kiloliter (KL) pada tahun 2024 dilakukan sebagai langkah antisipasi menjelang kegiatan Pemilu tahun depan.

“Tadi ditanyakan kuota terkait Pemilu, itu sudah diantisipasi karena pada 2024 kuota yang ditetapkan sudah jauh lebih banyak dibandingkan 2023. Di 2024, kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) minyak solar sebanyak 19 juta KL, artinya 2 juta KL lebih banyak dari 2023,” kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam paparan kinerja di Kabupaten Bogor, Sabtu (30/12/2023).

Meskipun volumenya naik, Erika memastikan bahwa jumlahnya akan mencukupi, bahkan berlebih untuk mendukung aktivitas masyarakat di tahun 2024.

Ia juga menegaskan bahwa BPH Migas akan terus meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki aliran penyaluran BBM bersubsidi agar tidak terjadi lonjakan konsumsi yang lebih tinggi dari prediksi. Erika memperkirakan kenaikan konsumsi solar tahun ini diperkirakan tidak akan melebihi 5 persen dengan upaya pengendalian tersebut.

Menurut Erika, berlalunya pandemi Covid-19 telah mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi JBT maupun Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

Dalam catatan BPH Migas, per 28 Desember 2023, realisasi penyaluran JBT minyak solar mencapai 17,64 juta KL atau 102,69 persen dari total kuota sebesar 17 juta KL. Sementara realisasi penyaluran JBT minyak tanah sebesar 0,489 juta KL atau mencapai 97,89 persen dari kuota 0,500 juta KL. Sedangkan realisasi JBKP Pertalite sebesar 29,77 juta KL atau 91,43 persen dari kuota 32,56 juta KL.

“Peningkatan konsumsi BBM tersebut menyebabkan realisasi JBT dan JBKP diperkirakan akan melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah pada awal 2023,” katanya.