BANDA ACEH – Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, mengatakan pemerintah akan menarik utang baru senilai Rp600 triliun pada tahun 2024.
Utang baru tersebut akan digunakan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang ditargetkan naik menjadi sebesar 2,9 persen atau senilai Rp522,8 triliun, dibandingkan target defisit 2023 sebesar 2,27 persen. “Secara nominal utang kita bertambah.
Tahun depan, dengan defisit sekitar 2,9 persen rata-rata, kemungkinannya adalah jika tidak ada penurunan defisit, utang kita akan bertambah Rp600 triliun,” ujar Deni dalam Peluncuran Electronic Indonesia Bond Market Directory (E-IBMD) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin.
Deni melanjutkan naiknya angka penarikan utang pada 2024 akan menambah pembiayaan untuk utang pokok dan bunga, namun menurutnya, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih terbilang aman. “Kalau kita bandingkan dengan negara lain, rasio utang Indonesia terhadap PDB saat ini sekitar 37 persen. Pada awal pandemi, rasio tersebut mencapai 40 persen, ini relatif masih rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand yang rasionya mencapai 70 persen,” ujar Deni.
Melansir Buku Nota Keuangan 2024, Presiden Joko Widodo bersiap menarik utang baru atau pembiayaan utang senilai Rp648,1 triliun sebagaimana RAPBN 2024, atau naik 14,9 persen year on year (yoy) dibandingkan outlook tahun ini yang senilai Rp406,4 triliun.
Namun demikian, target pembiayaan utang itu menurun apabila dibandingkan target tahun ini dalam APBN 2023 yang senilai Rp696,3 triliun.
Pembiayaan utang senilai Rp648,1 triliun itu untuk menutup defisit anggaran tahun depan yang ditargetkan senilai Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto.
