Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).
Menurut Bahlil, percepatan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia masih menunggu penentuan lokasi smelter baru dari perusahaan tambang tersebut. Kontrak tersebut hampir selesai, tetapi masih ada beberapa hal teknis terkait dengan komitmen Freeport untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah.
Bahlil mengatakan bahwa pemerintah ingin Freeport berkolaborasi dengan para pengusaha Papua untuk mendorong percepatan kesejahteraan provinsi tersebut. IUPK Freeport akan berakhir pada 2041, dan pemerintah telah menetapkan beberapa syarat, termasuk kepemilikan saham Indonesia melalui MIND ID ditambah sebanyak 10 persen, serta pembangunan smelter baru di Kawasan Terpadu Fakfak, Papua Barat.
Bahlil juga menyampaikan rencana pemerintah untuk memperpanjang kontrak dengan Freeport karena produksi tambang tembaga tersebut akan mencapai puncaknya pada 2035. Terkait dengan penentuan operatorship, hal tersebut masih dalam pembicaraan, namun yang terpenting adalah penataan laporan keuangan dan transparansi.
Sumber: ANTARA
Sumber: Republika (https://ekonomi.republika.co.id/berita/s5age6457/bahlil-bocorkan-perkembangkan-kontrak-freeport)
