Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (HI UMM), Havidz Ageng Prakoso, S.IP., M.A. menyatakan perlunya kajian menyeluruh terkait rencana pendirian smelter atau industri pemurnian hasil olahan PT Freeport Indonesia (PT FI) di Papua.
“Hal ini perlu diimbangi dengan pemahaman menyeluruh, karena kesadaran terkait aktivitas pertambangan dari hulu sampai hilir akan selalu meninggalkan sisi positif dan negatif, tergantung pada perspektif masing-masing,” kata Havidz.
Menurutnya, peran pemerintah sangat penting dalam mengakomodasi keinginan, kebutuhan, dan tuntutan dari masyarakat Papua dan Papua Barat terkait rencana pembangunan smelter tersebut. Meskipun rencana pembangunan smelter ini akan menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak.
Havidz Ageng juga menambahkan bahwa dalam perspektif global, wacana pembangunan smelter ini memiliki kesesuaian dengan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s), terutama dalam hal pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.
Sejak berdirinya Indonesia sebagai negara kesatuan, isu ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah telah menjadi isu sentral, bahkan menjadi isu internasional yang dibawa oleh para aktivis.
Havidz berharap bahwa pembangunan smelter di Papua mampu memberikan kontribusi positif, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat lokal. Harapannya, langkah ini mampu meminimalisasi konflik, baik konflik horizontal maupun vertikal serta konflik terhadap lingkungan.
Sumber: Republika
