Profesor Senior di Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Prof Benedictus Raksaka Mahi, SE, MSc, PhD, mengungkapkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal memiliki kemampuan adaptasi dan dapat dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan.
Prof Benedictus Raksaka Mahi memberikan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki masalah inefisiensi dalam belanja daerah, antara lain dengan meningkatkan transparansi publik yang berkelanjutan dalam proses penganggaran dan audit, mempertimbangkan akuntabilitas berbasis hasil, dan menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
“Diperlukan mekanisme insentif dan hukuman di daerah. Pemerintah dapat memberikan Dana Insentif Daerah (DID) hanya kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja tata kelola yang baik,” katanya.
Sementara daerah yang memiliki kinerja buruk akan memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bentuk hibah berbasis kinerja untuk mendorong perbaikan pelayanan yang masih buruk.
Peningkatan sinergi antara pembangunan Pusat dan Daerah juga perlu diperhatikan dengan mengoptimalkan peran kebijakan desentralisasi fiskal.
Hal ini dapat melibatkan pengembangan dana transfer berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), yang difokuskan untuk membangun infrastruktur seperti jalan guna menghubungkan pusat pertumbuhan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan pusat aktivitas ekonomi yang dibangun daerah.
DAK juga dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia agar tenaga kerja daerah dapat terlibat dalam pembangunan proyek strategis nasional.
UI juga mengukuhkan dua guru besar lainnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu Prof. Sugiharso Safuan, M.E., Ph.D., dan Prof. Dr. Rizal Edi Halim, S.E., M.E.
Sumber: Antara
Sumber: Republika
