Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat bahwa hingga November 2023, Indonesia telah memiliki 2.816,7 kilometer jalan tol yang beroperasi penuh. Meskipun terjadi peningkatan infrastruktur jalan tol dalam 10 tahun terakhir, keberadaan jalan tol saat ini dinilai masih kurang untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.
“Apakah dengan begitu banyak capaian sudah cukup? Ini masih jauh. Kita masih perlu kerja keras dan kita perlu lanjutkan lagi. Kita sudah banyak bekerja tapi belum cukup kalau kita ingin Indonesia naik kelas,” kata Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, di Jakarta, Kamis (16/11/2023).
Endra mengatakan, jika dibandingkan dengan China dan Korea Selatan yang telah menjadi negara maju, Indonesia masih kalah jauh dalam sistem jalan tol. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan tol masih perlu ditambah, terutama untuk wilayah di luar Jawa yang masih minim dalam hal infrastruktur jalan tol.
Mengutip data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), total panjang jalan tol periode 1978-2014, sebelum pemerintahan Joko Widodo hanya 789,67 kilometer. Namun, pada periode pemerintahan pertama Joko Widodo, yaitu 2015-2019, total panjang jalan tol secara nasional naik signifikan menjadi 1.298,23 kilometer.
Sementara pada periode 2019 hingga November 2023, total panjang jalan tol yang dimiliki sudah mencapai 2.816,7 kilometer di seluruh Indonesia. Hingga akhir pemerintahan tahun 2024, panjang tol ditargetkan akan bertambah 600 kilometer seiring dengan rampungnya sejumlah proyek yang masih dalam tahap konstruksi dan finalisasi.
“Tahun ini 200 kilometer lagi dan tahun depan 400 kilometer. Ini akan menambah jaringan yang lebih luas dan memberikan layanan lebih baik,” ujar Endra. Keberadaan jalan tol juga menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat. “Kita tidak bisa membiarkan publik berjuang dengan transportasinya karena tidak diberikan pilihan,” kata Endra.
