Starbucks menjadi salah satu merek utama di gerakan Boikot, Divestasi, Sanksi (BDS) yang sedang berlangsung secara global. Aksi boikot tersebut nampaknya mempengaruhi gerak saham PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) yang merupakan induk dari PT MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) yang mengelola gerai Starbucks di Indonesia.
Saham MAPI dalam sebulan terakhir tercatat anjlok 19,60 persen atau 390 poin ke harga Rp 1.600 per lembar saham dari Rp 1.990 per lembar saham pada 6 Oktober 2023.
BDS adalah gerakan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan yang dipimpin oleh Palestina. BDS memperjuangkan prinsip bahwa warga Palestina berhak atas hak yang sama seperti umat manusia lainnya. BDS mengajak untuk memboikot perusahaan Israel dan perusahaan internasional yang terlibat dalam pelanggaran hak-hak Palestina.
Starbucks didirikan pada tahun 1971 di Seattle, Amerika Serikat, dan melakukan ekspansi ke seluruh dunia dengan cepat. Saat ini, sudah ada 35.711 gerai Starbucks yang tersebar di seluruh dunia. Namun, dilaporkan bahwa gerai Starbucks di Israel mengalami kesulitan dalam membangun usahanya.
CEO Starbucks, Howard Schultz, membuka gerai pertama di Tel Aviv, Israel pada tahun 2001. Namun, usaha Starbucks di Israel tidak sesuai dengan ekspektasi. Penjualan sangat buruk dan sebagian besar gerai kosong.
Akibatnya, seluruh gerai mengalami kerugian. Starbucks juga menyatakan bahwa keputusan untuk mengakhiri kemitraan di Israel pada tahun 2003 didasari oleh tantangan operasional, bukan masalah politik. Menurut manajemen, keputusan tersebut tidak didasari oleh isu politik.
Selain itu, Starbucks juga terlibat dalam perselisihan dengan serikat pekerja, Starbucks Workers United, terkait dengan pesan yang diunggah di media sosial yang menyatakan solidaritas terhadap warga Palestina. Hal ini juga memicu aksi boikot terhadap Starbucks dengan tagar #boycottstarbucks yang menarik perhatian banyak orang.
Serikat pekerja juga mengajukan gugatan balik terhadap Starbucks, menuduh perusahaan tersebut merusak merek dan upaya pengorganisasian mereka.
Sumber: Republika