Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir mendukung program Gerakan Keberlanjutan Terintegrasi Indonesia (I-SIM) untuk Regensi 2023 yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia (PTSI). Koordinator Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kementerian BUMN Fahrudin mengatakan I-SIM selaras dengan komitmen Erick dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Pak Menteri BUMN Erick Thohir selalu mengingatkan kita bahwa BUMN hadir bukan hanya untuk meningkatkan nilai ekonomi BUMN itu sendiri, tapi juga meningkatkan nilai sosial,” ujar Fahrudin saat menghadiri program penjurian Gerakan Keberlanjutan Terintegrasi Indonesia (I-SIM) untuk Regensi 2023 di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Senin (30/10/2023).
Fahrudin menyampaikan program TJSL BUMN di berbagai daerah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan nilai sosial. Fahrudin juga menyebut I-SIM 2023 dapat menjadi database bagi Kementerian BUMN dalam meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda).
I-SIM untuk Regensi merupakan program unggulan PTSI sebagai inisiatif membangun jembatan antara pemangku kepentingan dengan pemda. Direktur Utama PTSI M Haris Witjaksono mengatakan I-SIM untuk Regensi merupakan gerakan inisiatif untuk mendukung keberlanjutan multi pemangku kepentingan dalam mengelola aspek pembangunan berkelanjutan, lingkungan, sosial, dan tata kelola, termasuk akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat kabupaten.
“Melalui program ini, pemerintah kabupaten (pemkab) dapat mengungkapkan data dan mengukur capaian dalam akselerasi performa capaian tersebut,” ucap Haris.
Haris menyampaikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan tanggung jawab semua pihak. PTSI bertekad memberikan inspirasi dan kontribusi positif kepada perusahaan, masyarakat, dan negara.
“SDGs harus menjadi gerakan bersama. Dengan semangat inklusivitas, I-SIM untuk Regensi menciptakan keterlibatan pentahelix multi-stakeholders, seperti pemerintahan, akademisi, komunitas, bisnis, filantropi, dan media,” lanjut Haris.
Haris menyampaikan bahwa terdapat sepuluh kabupaten dari 103 kabupaten yang lolos mengikuti penjurian I-SIM untuk Regensi, yakni Pemerintah Kabupaten Bandung, Bogor, Bantul, Gowa, Karo, Magelang, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Temanggung, dan Sinjai. Penjurian I-SIM untuk Regensi akan menjadi bagian dari SDGs Action Awards (SDGs Award) kategori pemda dalam acara Konferensi Tahunan SDGs pada 5-7 November 2023 di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
“Ini adalah proses pembelajaran antarpemkab dan dapat menginspirasi daerah lain sehingga menjadi percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Haris.
Direktur Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Sarman Simanjorang, mengatakan Apkasi terus mendorong kesadaran Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Sarman bersyukur tingkat partisipasi I-SIM mengalami peningkatan, di mana lebih dari 100 Pemerintah Kabupaten ikut serta dalam program tersebut.
“Apkasi terus mendorong Pemerintah Kabupaten harus memiliki program pembangunan yang berkelanjutan, baik itu pengolahan sampah, pangan, atau lingkungan,” ujar Sarman.
Sarman menilai program ini dapat membuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan akselerasi program pembangunan berkelanjutan. Sarman mengatakan banyak daerah yang belum dapat fokus terkait hal ini karena dampak pandemi yang membuat alokasi anggaran berfokus pada sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi.
“Dengan acara ini, dapat menjadi referensi dalam mendapatkan tambahan anggaran dari pusat atau kerja sama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun TJSL BUMN,” ucap Sarman.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, mengatakan pembangunan berkelanjutan merupakan fokus pemerintah yang tercantum dalam RPJMN Indonesia 2025-2045. Herman menilai ajang ini dapat menjadi inspirasi bagi inovasi daerah dalam menjalankan program pembangunan yang berkelanjutan.
“Program I-SIM merupakan kontribusi dari PTSI dan KPPOD untuk melihat praktik inovasi daerah yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini bukanlah kompetisi antardaerah, tetapi bagian dari proses pembelajaran bersama untuk menyusun fondasi sepuluh tahun ke depan,” kata Herman.
