PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melalui Pelindo Regional 1 dan Sub Holding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) tetap membuktikan komitmennya untuk mencegah korupsi dalam rangkaian Roadshow Bus Antikorupsi sektor kepelabuhanan melalui kegiatan ‘Sosialisasi dan FGD Program National Logistics Ecosystem (NLE) dan Platform JAGA Sektor Pelabuhan’ yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (25/10/2023), di Grha Pelindo Belawan.
Pemilihan Belawan dalam kegiatan sosialisasi ini juga merupakan bukti nyata bahwa Pelindo mewujudkan pelabuhan bebas korupsi melalui serangkaian upaya pengimplementasian program-program digitalisasi di seluruh Pelindo Group.
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Herda Helmijaya, mengungkapkan bahwa sektor pelabuhan memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan sektor pelabuhan sangatlah penting. Belawan dipilih karena merupakan salah satu pelabuhan yang telah maju.
“Pelabuhan Belawan telah aktif melakukan perbaikan dalam pemberian pelayanannya sejak tahun 2018, terlihat dari penerapan NLE. Belawan telah melaksanakan 8 indikator penerapan NLE, dan sekarang pemerintah membuatnya menjadi lebih sistemik di bawah komando kementerian investasi langsung,” ungkap Herda.
Yarham Harid, Regional Head 1 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), mengatakan bahwa sebagai bentuk komitmen, seluruh Pelindo Group telah mengimplementasikan layanan kepelabuhanan berbasis IT di pelabuhan, mulai dari layanan kapal, barang, hingga kontainer.
“Upaya kami dalam meningkatkan pelayanan terdiri dari dua poin, yaitu memperpendek waktu tinggal kapal dan kargo di pelabuhan melalui program transformasi dan standarisasi operasi hingga digitalisasi layanan kepelabuhanan. Artinya, pelanggan tidak perlu lagi datang langsung ke pelabuhan, tetapi dapat menggunakan sistem, dan beberapa program yang sedang berjalan termasuk perluasan program STID, Auto Gate, dan SIMON TKBM ke Multi Terminal, serta perbaikan TOS yang sedang dilakukan di Pelabuhan Belawan,” kata Yarham.
Saat ini, Sub Holding Pelindo Multi Terminal (SPMT) juga sedang menerapkan digitalisasi sebagai upaya pencegahan dan peningkatan kualitas dengan mengimplementasikan aplikasi PTOS-M pada layanan terminal multipurpose, yang baru-baru ini diremikan oleh Menteri Perhubungan RI.
Direktur Pengelolaan Layanan, Data dan Kemitraan LNSW, Ircham Habib, menekankan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya logistik, pemerintah telah mengembangkan National Logistics Ecosystem (NLE).
“NLE merupakan platform layanan logistik digital dari hulu (kedatangan kapal) hingga hilir (gudang/pabrik) dengan memfasilitasi kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, perusahaan terkait, dan pelaku logistik. Selain mengurangi biaya logistik, proses digitalisasi pada platform NLE juga diharapkan dapat mencegah korupsi dalam ekosistem logistik di Indonesia. Saat ini, sudah ada 46 pelabuhan yang mendigitalisasi melalui NLE, dan Belawan merupakan pelabuhan terbesar kelima dari 46 pelabuhan tersebut,” kata Ircham.
Operator Pelabuhan juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi di sektor kepelabuhanan karena selalu berhubungan dengan pengguna layanan kepelabuhanan.
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Rivolindo, menyatakan bahwa upaya pencegahan korupsi merupakan arahan dari Stranas PK dengan tujuan untuk melakukan perbaikan.
“Dalam hal pelayanan sebagai upaya pencegahan korupsi, kami telah mencatat semua hal-hal yang diperlukan. Yang perlu kami lakukan sekarang adalah melaksanakan perubahan tersebut dan yang terpenting adalah komitmen kami untuk mencegah korupsi dari atas hingga bawah,” ujar Rivolindo.
Pelindo juga melakukan digitalisasi layanan operasional untuk beberapa layanan dengan implementasi sistem layanan operasional, seperti TOS Nusantara, PTOS-M, dan Sistem Layanan Kapal (Phinnisi). Selain itu, digitalisasi juga dilakukan pada tampilan antarmuka dengan pelanggan sehingga semua transaksi dilakukan secara online, tanpa uang tunai, dan real-time. Langkah strategis ini juga dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan negara dan mencegah tindak korupsi.
Selain itu, Pelindo juga menerapkan sistem Whistle Blowing System (WBS) untuk melaporkan potensi tindakan curang dan korupsi bagi semua pihak yang memiliki informasi dan ingin melaporkan pelanggaran. Melalui sistem ini, Pelindo dapat menjadi perusahaan yang lebih baik dan memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional.
